BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat
di suatu wilayah yang tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup
bersama setiap anggotanya dalam koridor kebersamaan. Dalam angan setiap anggota
masyarakat, negara yang dibentuk oleh mereka ini akan melaksanakan fungsinya menyediakan
kebutuhan hidup anggota berkaitan dengan konstelasi hidup berdampingan dengan
orang lain di sekelilingnya. Di kehidupan sehari-hari, kebutuhan bersama itu
sering kita artikan sebagai “kebutuhan publik”. Salah satu contoh kebutuhan
publik yang mendasar adalah kesehatan.
Kesehatan adalah pelayanan publik yang bersifat
mutlak dan erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk semua
pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan aparaturnya berkewajiban untuk
menyediakan layanan yang bermutu dan mudah didapatkan setiap saat. Salah satu
wujud nyata penyediaan layanan publik di bidang kesehatan adalah adanya
Puskesmas. Tujuan utama dari adanya Puskesmas adalah menyediakan layanan
kesehatan yang bermutu namun dengan biaya yanng relatif terjangkau untuk
masyarakat, terutama masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah.
Dalam
makalah ini, kami akan membahas mengenai “Pelayanan Puskesmas” karena Puskesmas
sebagai bentuk nyata peran birokrasi dalam memberikan pelayanan publik kepada
masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan sdan karena Puskesmas merupakan
ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
B.
Tujuan
1. Mengetahui
pengertian Puskesmas
2. Mengetahui
visi dan misi Puskesmas
3. Mengetahui peran puskesmas
4. Mengetahui fungsi puskesmas
5. Mengetahui struktur puskesmas
6. Mengetahui tata kerja puskesmas
7. Mengetahui Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas
8. Mengetahui progam pokok puskesmas
9. Mengetahui Azas Penyelenggaraan
Puskesmas
10. Mengidentifikasi
masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas
11. Mencari
dan menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya masalah-masalah di lingkup
Puskesmas
12. Mengetahui
solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas.
C. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian
Puskesmas?
2. Sebutkan visi dan misi Puskesmas?
3. Apa peran puskesmas?
4. Apa fungsi puskesmas?
5. Sebutkan struktur puskesmas?
6. Sebutkan tata kerja puskesmas?
7. Bagaimana Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas?
8. Sebutkan progam pokok puskesmas?
9. Sebutkan Azas Penyelenggaraan
Puskesmas?
10. Apa
saja masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di lingkup
Puskesmas?
11. Apa
faktor-faktor penyebab terjadinya masalah-masalah di lingkup Puskesmas?
12. Bagaimana
solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas?.
D.
Manfaat
Dari
pembahasan materi yang tersedia dalam makalah ini, diharapkan dapat memberikan
manfaat kepada pembaca untuk mengetahui tentang definisi, fungsi, peran, tujuan, struktur, tata kerja
Puskesmas, serta mengetahui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan
oleh Puskesmas. Selain itu pembaca dapat mengetahui masalah-masalah yang
terjadi dalam pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas dan mencari serta
menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya masalah-masalah di lingkup
Puskesmas, sekaligus dapat mengetahui solusi mengatasi masalah-masalah yang
muncul di lingkup Puskesmas.
E.
Metode
1. Studi
Pustaka
2. Internet
F.
Sistematika Penulisan
BAB
I PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
B. Rumusan
Masalah
C. Tujuan
D. Manfaat
E. Metode
F. Sistematika
Penulisan
BAB
II ISI
A. pengertian Puskesmas
B. visi dan misi Puskesmas
C. peran puskesmas
D. fungsi puskesmas
E. struktur puskesmas
F. tata kerja puskesmas
G. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh
Puskesmas
H. progam pokok puskesmas
I. Azas
Penyelenggaraan Puskesmas
J. Masalah-Masalah
yang Muncul di Lingkup Puskesmas
K. Faktor-Faktor
Penghambat Pelayanan Puskesmas
L. Solusi
Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas
BAB
IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR
PUSTAKA
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian
Puskesmas adalah Suatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan
yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan
pelayanan kesehatan, yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara
menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu yang
telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun tidak
mencakup aspek pembiayaan. (Ilham
Akhsanu Ridlo, 2008)
Puskesmas adalah
unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan kabupaten/kota yang
bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja
B.
Visi dan Misi Puskesmas
1. Visi Puskesmas
Visi pembangunan
kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya Kecamatan
Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat .
Indikator Kecamatan
Sehat:
- lingkungan sehat
- perilaku sehat
- cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu
- derajat kesehatan penduduk kecamatan
2.
Misi Puskesmas
a.
Menggerakkan pembangunan
berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya
b.
Mendorong kemandirian hidup
sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya
c.
Memelihara dan meningkatkan
mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
d.
Memelihara dan meningkatkan
kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya
C.
Peran Puskesmas
peran Puskesmas adalah sebagai ujung tombak dalam
mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif, tidak sebatas aspek kuratif
dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit.
D.
Fungsi Puskesmas
1. Sebagai
Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya.
2. Membina
peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup
sehat.
3. Memberikan
pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada
masyarakat di wilayah kerjanya.
Proses
dalam melaksanakan fungsinya, dilaksanakan dengan cara:
a. Merangsang
masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya
sendiri.
b. Memberikan
petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan menggunakan sumberdaya
yang ada secara efektif dan efisien.
c. Memberikan
bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis maupun rujukan
kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut tidak menimbulkan
ketergantungan.
d. Memberikan pelayanan kesehatan langsung
kepada masyarakat.
e. Bekerja sama dengan sektor-sektor yang
bersangkutan dalam melaksanakan program
E. Struktur Organisasi
1.
Kepala Puskesmas
2.
Unit Tata Usaha:
3.
Data dan Informasi,
4.
Perencanaan dan Penilaian,
5.
Keuangan, Umum dan Kepegawaian
6.
Unit Pelaksana Teknis
Fungsional Puskesmas:
7.
UKM / UKBM
8.
UKP
9.
Jaringan pelayanan Puskesmas:
10. Unit Puskesmas Pembantu
11. Unit Puskesmas Keliling
12. Unit Bidan di Desa/Komunitas
F. Tata Kerja
1.
Kantor Camat → koordinasi
2.
Dinkes → UPT → bertanggung
jawab ke Dinkes
3.
Jaringan Pelayanan Kesehatan
Strata Pertama → sebagi mitra
4.
Upaya kesehatan bersumberdaya
masyarakat → sebagai pembina
5.
Jaringan Pelayanan Kesehatan
Rujukan →kerjasama
6.
Lintas sektor → koordinasi
7.
Masyarakat → perlu
dukungan/partisipasi →BPP (Badan Penyantun Puskesmas)
G.
Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas
Visi dan misi Puskesmas di
Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat. Hal ini dapat kita lihat pula
dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal). Standar Pelayanan Minimal adalah suatu
standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan
kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat
yang mencakup : jenis pelayanan, indikator, dan nilai (benchmark). Pelaksanaan
Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM) diatur dalam Surat
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1457/MENKES/SK/X/2003 dibedakan atas : UW-SPM yang wajib
diselenggarakan oleh seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-SPM
spesifik yang hanya diselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan
setempat. UW-SPM wajib meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar,
penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat, penyelenggaraan pemberantasan
penyakit menular, penyelenggaraan promosi kesehatan, dll. Sedangkan UW-SPM
spesifik meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan dan pemberantasan
penyakit malaria, dll. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard
Pelayanan Minimal.
RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL
Kewenangan
Wajib
|
Jenis
Pelayanan
|
1.
Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Dasar
|
ð Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir
ð Pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah
ð Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja
ð Pelayanan kesehatan usia subur
ð Pelayanan kesehatan usia lanjut
ð Pelayanan imunisasi
ð Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat
ð Pelayanan pengobatan / perawatan
|
2.
Penyelenggaraan
pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang
|
ð Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi dasar (kebidanan, bedah,
penyakit dalam, anak)
ð Pelayanan kesehatan darurat
ð Pelayanan laboratorium kesehatan yang mendukung upaya kesehatan
perorangan dan kesehatan masyarakat
ð Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan
|
3.
Penyelenggaraan
pemberantasan penyakit menular
|
ð Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB)
ð Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio
ð Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB paru
ð Pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria
ð Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta
ð Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA
ð Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-AIDS
ð Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD
ð Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare
ð Pencegahan dan pemberantasan penyakit fliariasis
|
4.
Penyelenggaraan
perbaikan gizi masyarakat
|
ð Pemantauan pertumbuhan balita
ð Pemberian suplemen gizi
ð Pelayanan gizi
ð Penyuluhan gizi seimbang
ð Penyelenggaraan kewaspadaan gizi
|
5.
Penyelenggaraan
promosi kesehatan
|
ð Penyuluhan prilaku sehat
ð Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan
|
6.
Penyelenggaraan
kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar
|
ð Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik, kimia, biologi
ð Pengendalian vektor
ð Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum
|
7.
Pencegahan
dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lain
|
ð Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan Penanggulangan
Penyalahgunaan NAPZA) yang berbasis masyarakat
|
8.
Penyelenggaraan
pelayanan kefarmasian dan pengamanan sediaan farmasi, alat kesehatan serta
makanan dan minuman
|
ð Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan
kesehatan dasar
ð Penyediaan dan pemerataan pelayanan kefarmasian di saranan
pelayanan kesehatan
ð Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan
|
H.
Program Pokok Puskesmas
Kegiatan
pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya,
karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda. Namun demikian
kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai
berikut :
1.
Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )
2.
Keluarga Berencana
3.
Usaha Peningkatan Gizi
4.
Kesehatan Lingkungan
5.
Pemberantasan Penyakit Menular
6.
Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan
7.
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
8.
Usaha Kesehatan Sekolah
9.
Kesehatan Olah Raga
10.
Perawatan Kesehatan Masyarakat
11.
Usaha Kesehatan Kerja
12.
Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut
13.
Usaha Kesehatan Jiwa
14.
Kesehatan Mata
15.
Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )
16.
Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan
17.
Kesehatan Usia Lanjut
18.
Pembinaan Pengobatan Tradisional
Pelaksanaan
kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan masyarakat
terkecil. Karenanya, kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan
kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya. Setiap
kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan
Masyarakat Desa ( PKMD ). Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok
Puskesmas seperti tersebut di atas, Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk
melaksanakan program kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh: Pekan
Imunisasi Nasional ). Dalam hal demikian, baik petunjuk pelaksanaan maupun
perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah.
Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi, misalnya karena timbulnya
wabah penyakit menular atau bencana alam. Untuk mengatasi kejadian darurat
seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain.
I.
Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004
1.
Azas
pertanggungjawaban wilayah
1)
Puskesmas
bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat
tinggal di wilayah kerjanya.
2)
Dilakukan
kegiatan dalam gedung dan luar gedung
3) Ditunjang dengan puskesmas pembantu, Bidan di
desa, puskesmas keliling
2.
Azas
pemberdayaan masyarakat
a. Puskesmas harusmemberdayakan perorangan,
keluarga dan masyarakat agar berperan aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya
Puskesmas
b. Potensi masyarakat perlu dihimpun
3.
Azas
keterpaduan
Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu
a. Keterpaduan
lintas program
1) UKS
: keterpaduan Promkes, Pengobatan, Kesehatan Gigi, Kespro, Remaja, Kesehatan
Jiwa
b. Keterpaduan lintassektoral
1) Upaya
Perbaikan Gizi : keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kades,
pertanian, pendidikan, agama, dunia usaha, koperasi, PKK
2) Upaya
Promosi Kesehatan : keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kades,
pertanian, pendidikan, agama
4.
Azas
rujukan
a.
Rujukan
medis/upaya kesehatan perorangan
1)
rujukan
kasus
2)
bahan
pemeriksaan
3)
ilmu
pengetahuan
b.
Rujukan
upaya kesehatan masyarakat
1)
rujukan
sarana dan logistik
2)
rujukan
tenaga
3) rujukan operasional
J. Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup
Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif
membantu masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama dengan standar
pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dikenal murah seharusnya
menjadikan Puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat,
namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang lebih memilih pelayanan
kesehatan pada dokter praktek swasta atau petugas kesehatan praktek lainnya.
Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif dari masyarakat terhadap
pelayanan Puskesmas, misalnya anggapan bahwa mutu pelayanan yang terkesan
seadanya, artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat, baik dilihat dari sarana dan prasarananya maupun dari tenaga
medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya sehari-hari.
Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu tidak sesuai
dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Misalnya: sikap
tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada, yang
dikeluhkan masyarakat. Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas
medis yang dinilai cenderung arogan, berdalih terbatasnya persediaan
obat-obatan pada puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa
membeli obat pada apotik. Di samping itu, ketika membawa salah seorang warga
yang jatuh sakit saat mengikuti kegiatan perkampungan pemuda, kemudian warga
yang lain mengantarnya ke Puskesmas Peudada, pasien itu tidak dilayani dengan
baik bahkan mereka (perawat-red) mengaku telah kehabisan stok obat. Hal
tersebut, tentu telah merusak citra Puskesmas sebagai pemberi layanan kesehatan
kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu dalam memberikan pertolongan
pertama yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Selain itu, tidak
berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan dengan penyuluhan
kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif. Menurut masyarakat,
petugas puskesmas sangat jarang berkunjung, kalaupun ada, yaitu ketika keluarga
mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk atau
penderita TB. Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif
dibanding upaya promotif. Kemudian, perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP,
puskesmas keliling, dan puskesmas pembantu. Jelas dalam tugas tersebut, perawat
melakukan pemeriksaan pasien, mendiagnosa pasien, melakukan pengobatan pada
pasien dengan membuat resep pada pasien. Namun, ketika melakukan tugas
tersebut tidak ada supervisi dari
siapapun, khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatan/medis. Tenaga
perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri, karena
mungkin tugas kuratif lebih penting. Hal ini berdampak kepada status kesehatan
masyarakat, status gizi, penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan
ibu dan anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada
kondisi kesehatan masyarakat. Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di
Puskesmas lebih banyak ke arah kuratif, maka Puskesmas menjadi unit dari
pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit akan memiliki banyak sumber daya
manusia dan fasilitas medik. Tapi kalaulah Puskesmas ini menjadi lebih dominan
dalam tugas promotif dan preventif maka tugas eksekutif bagi perawat haruslah
digiatkan, dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas kesehatan, atau bagian
tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur program-programnya,
sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator, pemberi dana dan pengadaan
petugas, untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada Puskesmas, atau
pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta. Tidak hanya hal-hal
yang telah diungkapkan di atas, lebih dari itu, masih ada permasalahan yang
muncul di lingkup puskesmas, misalnya: Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat
hanya sampai jam 14.00 WIB, kemampuan keuangan daerah yang terbatas, puskesmas
yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada, puskesmas
belum terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri, serta kurangnya
kesejahteraan karyawan yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan
tugas di puskesmas.
K. Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas
Dalam realitanya pelayanan Puskesmas
sekarang banyak memiliki masalah-masalah. Adapun masalah-masalah yang telah
diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
(Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin, 1993: 44-46)
a. Faktor
Internal
1)
Pelaksanaan Manajemen
Pelaksanaan manajemen
merupakan hal penting yang menentukan dalam mencapai tujuan yang efisien dan
efektif dari tujuan Puskesmas. Dimana fungsi manajemen itu untuk planning,
organaizing, leading, dan controling. Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya
sering kali tidak berjalan sehingga kegiatan berjalan apa adanya sesuai
kebiasaan yang dianggap ‘baik/sudah biasa’. Bahkan terasa sekali bahwa tidak
pernah adanya upaya pengembangan. Serta tidak pernah terpikir untuk
mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang disebabkan kurangnya pengetahuan,
peralatan, dan perhatian tersita pada upaya pengobatan. Dapat dikatakan bahwa
kepala Puskesmas lebih sibuk pada masalah-masalah manajerial daripada
kasus-kasus klinik. Dapat dikatakan juga bahwa kurangnya pengetahuan para
Kepala Puskesmas dan rendahnya disiplin/etos kerja staff, menjadikan unsur
manajemen ini tidak berjalan. Tentu hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk
melayani masyarakat dalam bidang kesehatan.
2)
Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana
merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai target dari program-program
Puskesmas. Tetapi apa yang terjadi pada Puskesmas di Indonesia terkesan tidak
diperhatian oleh pemerintah dengan alasan wilayah geografis yang sulit untuk
dijangkau, sehingga sarana dan prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat
terbatas, baik berupa alat medis maupun obat-obatan. Hal ini terjadi akibat
dari sumber keuangan yang dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan
puskesmas pun menjadi rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan.
3) Tenaga
medis
Jumlah tenaga medis
yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya melaksanakan program dari
Dinas Kesehatan. Misalanya program Posyandu yang tidak tepat sasaran. Jumlah
tenaga medis sedikit karena insentif dari pemerintah daerah. Faktor
kesejahteraan pegawai memang hal penting karena berkaitan dengan satu-satunya
pendapatan resmi mereka adalah gaji. Untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan
kesehatan di Puskesmas di perlukan pimpinan yang mau memotivasi pegawainya
dengan cara memenuhi kebutuhan hidupnya.
4) Sumber
keuangan Puskesmas
Sumber keuangan dari
pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak sebanding dengan pengeluaran
operasional Puskesmas sehingga biaya pelayanan Puskesmas pun mahal padahal
sarana yang terdapat di sana tidak sebanding dengan apa yang harus dibayar
sehingga hal ini berdampak kepada masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit
saja yang fasilitas lebih baik daripada Puskesmas. Adapun sumber-sumber
keuangan Puskesmas sebagai berikut:
a)
Pemerintah
Sumber biaya
berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana pembangunan dan dana
anggaran rutin. Dana ini diturunkan secara bertahap ke Puskesmas melalui Dinas
Kesehatan Kabupaten.
b)
Retribusi
Retribusi
merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang membiayai upaya kesehatan
perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
c)
PT. ASKES
Puskesmas
menerima dana dari PT. ASKES yang peruntukannya sebagai imbal jasa kepada
peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)
d)
PT. JAMSOSTEK
Puskesmas
menerima dana dari PT. JAMSOSTEK yang peruntukannya sebagai imbal jasa kepada
peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai / karyawan yang berada dibawah naungan Dinas
Tenaga Kerja.
e)
BPP (Badan Penyantun Puskesmas)
Dengan
memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat.
Sumber-sumber
keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai operasinal dari
program-program Puskesmas. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu,
birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas
pengelola manajemen Puskesmas.
5) Psiko-sosial
antara tenaga medis dengan penduduk
Perbedaan psiko-sosial
antara tenaga kesehatan yang ada di
Puskesmas dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan Puskesma.Tenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas
biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah
tersebut, sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing. Apalagi jika
bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh penduduk, maka
akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas.
b) Faktor
Eksternal
1.
Kondisi Geografis
Kondisi geografis
Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau setingkat dengan kecamatan.
Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki keadaan yang berbeda-beda dalam
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan puskesmas. Memang ada
kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu Puskesmas sudah dapat menjangkau
seluruh penduduk. Tetapi ada juga puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh
penduduk yang bermukim di dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal
jauh dari Puskesmas. Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk
menggunakan alat-alat transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil
sehingga penduduknya lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke
Puskesmas.
2.
Pemerintah daerah
Peran Pemerintah Daerah
yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman pembangunan kesehatan yang
setengah-setengah dari pihak legslatif dan eksekutif yang tercermin dari
dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai tulang punggung pendapatan daerah. Ini
berarti orang sakit dijadikan tualng punggung pendapatan daerah. Padahal upaya
menyehatkan masyarakat sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU. No.22
dan UU No. 25 tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan
rakyat. Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah mencerminkan
kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar pembangunan manusia
diantaranya pelayanan kesehatan dasar.
3. Keadaan
Ekonomi Penduduk
Keadaan ekonomi
penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan pelayanan kesehatan pada
masyarakat. Jumlah warga negara Indonesia mayoritas bermata pencarian petani
dan nelayan yang mana kondisi ekonominya kurang memadai. Walaupun ada ketentuan
yang memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar retribusi
di Puskesmas, namun kenyataannya orang-orang yang demikian justru enggan datang
ke Puskesmas.
4. Kondisi
Pendidikan Penduduk
Masalah pendidikan
penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan yang dihadapi oleh Puskesmas
sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat pertama, karena pada umumnya
pendidikan masyarakat desa masih rendah, maka pola pikir mereka sangat
sederhana dan kurang atau bahkan belum paham akan arti kesehatan. Mereka
cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional yang sejak dulu dipegang oleh
masyarakat dan lingkungannya.
Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah yang mana
sebagian besar penduduk Indonesia lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok
Indonesia, sehingga hal berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan
masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya dekat
dengan masyarakat tersebut. Selain itu
juga disebabkan Rumah Sakit lebih baik sarana dan prasarananya, padahal
Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan
masyarakat setempat.
5. Dinas
Kesehatan
Dinas Kesehatan yang
berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani penyembuhan penyakit yang sudah
diderita oleh penduduk dibandingkan dengan melayani obat-obatan yang dapat
digunakan sebagai upaya pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk.
Dengan kata lain pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada
tindakan kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif. Selain
itu Dinas Kesehatan juga kurang
melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program
Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak terwujudnya pelayanan kesehatan di
tingkat basis.
L. Solusi
Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas
Puskesmas sebagai unit pelayanan
kesehatan yang terinstitusionalisasi mempunyai kewenangan yang besar dalam
menciptakan inovasi model pelayanan kesehatan di daerah. Untuk itu dibutuhkan
komitmen dan kemauan untuk meningkatkan/meratakan kualitas dan kuantitas
pelayanan kesehatan dengan melakukan revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan
memperluas jaringan yang efektif dan efisien di Puskesmas, peningkatan jumlah
dan kualitas tenaga kesehatan/revitalisasi kader PKK, pembentukan standar
pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang komprehensif,
serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah. Dari banyak
kasus yang terjadi dibanyak daerah, jelas bahwa Puskesmas memiliki pencitraan
yang rendah pada saat sekarang, terutama jika dilihat dari sarana, Puskesmas
tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas
Kesehatan.
BAB III
PENUTUP
A.
Simpulan
Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan
kesehatan masyarakat ternyata masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini
banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan
prasarana yang kurang memadai, tetapi juga dari segi tenaga medis yang demikian
pula adanya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta komitmen untuk merubah
sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh masyarakat. Selain itu,
Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat memenuhi seluruh
kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
B.
Saran
1. Puskesmas
harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh
2. Melakukan
perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya kebutuhan
masyarakat akan pelayanan kesehatan
3. Merestrukturisasikan
peran Puskesmas
4. Pemerintah
harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
5. Mensosialisasikan
program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah citra Puskesmas yang
sudah dinilai buruk oleh masyarakat
DAFTAR
PUSTAKA
Tjiptoherijanto, prijono, Said Z.
Abidin, Reformasi Administrasi dan
Pembangunan Nasional.
1993. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta
http://model-puskesmas-era-desentralisasi.html,
diunduh tanggal 26 November 2011
http://one.indoskripsi.com,
diunduh tanggal 26 November 2011
http://alfredsaleh.files.wordpress.com,
diunduh tanggal 26 November 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar